Pemalang Jateng – BeritaTerbaru.Wiki.Salah satu wali murid dari siswa SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, kamis (04/05), merasa keberatan dengan adanya iuran sebesar Rp.100.000 yang ditujukan untuk biaya pengemasan ijazah.

Tari, salah satu wali murid yang merasa kecewa dan keberatan dengan adanya iuran tersebut. Sebab, ditengah wabah Covid-19 seperti sekarang ini uang sejumlah Rp.100.000 sangat berarti dan cukup besar bagi keluarganya.

Dirinya mengungkapkan, bahwa kedatangannya ke sekolah untuk mengambil ijazah sekaligus membayar uang yang notabene untuk pengemasan ijazah. “Saya minta kwitansi sama wali kelasnya mas untuk pembayaran tersebut, tapi tidak dikasih, maksud saya biar jelas pembayaran tersebut untuk apa saja”. Katanya.

Saat ditemui, Wihartuti, S.Pd selaku kepala sekolah membantah bila adanya dugaan pungutan uang untuk biaya pengambilan ijazah. Pihaknya berdalih, melainkan untuk biaya pengemasan ijazah, seperti sampul ijazah, laminating, fotocopy, dan lain sebagainya.

Iklan

“Jadi gini mas, uang seratus ribu itu bukan untuk pengambilan ijazah, itu salah mas, tapi untuk pengemasan ijazah, ada sampul Ijazah, ada laminating, ada fotocopy, lah kalau tidak mau dikasih itu berarti ijazahnya mau dikasihkan aja kayak gini. Sudah biasa mas, menyelamatkan mas, menyelamatkan bahwa ijazah itu aman, tidak kena air, tidak sobek, tidak kotor, tidak lusuh, tidak ketekuk, karena tadi sudah di laminating”. Paparnya.

Masih ditempat yang sama, Agung selaku wakil kepala sekolah juga menuturkan, tidak ada pungutan apapun dan intinya sekolah tidak mewajibkan, tidak mengkoordinir anak-anak untuk membayar proses ijazah seperti sampul, laminating, fotocopy dan lain-lain. “Jadi yang mau monggoh yang tidak monggoh, kalau anak merasa keberatan untuk itu ya tidak diwajibkan mas”. Imbuhnya.

Dilain pihak, menanggapi hal tersebut Satriyo selaku ketua LSM-PMPRI DPD Jawa Tengah menjelaskan, apapun dalihnya dan apapun alasannya, kegiatan tersebut apabila ada pungutan berupa uang tanpa ada kejelasan payung hukum atau dasar hukumnya, maka itu bisa dikatagorikan dan patut diduga sebagai pungutan liar (Pungli-Red). “Apapapun alasannya, kalau ada pungutan uang dan tidak jelas payung hukum serta dasar hukumnya, maka patut diduga itu adalah pungli”. Urainya, saat ditemui di sekretariatnya.

(ALLAN TUTEK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here