Aceh Timur-BeritaTerbaru.Wiki.Implementasi UU no 14 tahun 2008 tentang KIP bukan hanya pembuatan portal-portal informasi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pemerintah kabupaten Aceh Timur tidak transparan dalam keterbukaan informas publik penting yang di atur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Hal itu disampaikan oleh ketua ormas LAKI Aceh Timur saiful anwar,(rabu 03/04).

Ketua ORMAS Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Aceh Timur Saiful Anwar mengatakan “kami ingin berkerja sama, dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka ,trasparan,efektif dan akuntabel. meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara”.

Mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. ormas laki organisasi masyarakat sipil sangat menharapkan pemerintah aceh timur akan menyederhanakan konsep pemerintahan yang terbuka dan transparan menjadi hanya sebatas ketersediaan portal informasi. “Implementasi menyeluruh UU KIP sudah sangat memadai untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan.

Iklan

Saiful menambahkan Jangan sampai ada pikiran implementasi UU KIP hanya cukup dengan pembuatan portal-portal informasi. Portal hanya salah satu medium untuk menyampaikan informasi ke publik. Itu pun harus selalu mengacu kepada jenis dan klasifikasi yang diatur dalam UU KIP,Hal ini dianggap tidak sesuai dengan mengakselerasi implementasi UU KIP di lembaga-lembaga pemerintah.
Mereka menganggap langkah pemerintah ini telah merendahkan arti penting UU KIP sebagai peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Jika ingin mengakselerasi UU KIP, pemerintah seharusnya mendorong seluruh lembaga pemerintah menjalankan seluruh kewajiban yang dimandatkan oleh UU KIP. Terlebih implementasi UU KIP,Komisi Informasi menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sementara hasil pemantauan terhadap kepatuhan penyediaan informasi berkala menunjukkan berdasarkan jenis-jenis informasi berkala yang telah diatur oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.14 Tahun 2008 tentang Layanan Informasi Publik.tutup aktivis anti korupsi ormas laki.(ZD News.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here