ACEH TIMUR –Zonadinamikanews. Investtigasi  GMBI Distrik Aceh Timur, Saiful Anwar Mengajukan Informasi publik Kepada pembantu PPID Rumah Sakit Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur, permohonan Yang diminta Laporan pertanggung jawaban Pengunaan Dana Covid  Lengkap Dengan Pendukung nya lengkap TA 2020  , sumber anggaran Dari APBN, APBA Dan APBK. Saiful anwar meminta pada Pembantu PPID Rumah sakit Zubir mahmud, Jangan mempersulit dan Pelit beri informasi sama hal melanggar undang-undang.

Saiful  mengatakan permohonan informasi Publik ini, untuk mengawal kesuksesan UU yang efektif berlaku 1 Mei 2010 setelah sekian tahun disahkan,, Rabu (13/01/2021).

Sengketa informasi merupakan instrumen bagi masyarakat untuk menjaga perilaku birokrasi agar tidak semena-mena. Sekaligus uji coba komisi sebagai pemegang mandat UU KIP menyelesaikan sengketa informasi.

Dikarenakan setelah diundangkan dan diberlakukan, ternyata banyak lembaga publik yang belum siap menjalankan UU ini. Terutama belum ada infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan UU KIP.

LSM GMBI  membuktikan itu, melakukan uji coba dengan mengajukan permintaan informasi di sektor pelayanan dasar seperti sektor kesehatan anggaran Covid 19. Baik pada badan publik di lingkungan pusat dan daerah.Uji coba yang dilakukan dimulai 07– 01 — 2021 mengajukan  permintaan informasi dan data pada badan publik Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi Aceh .

“Dari 10 hari masa kerja , permohonan Informasi publik, hanya tidak satu pun yang mendapat respon positip, yaitu dari Dinas Rumah Sakit Umum  Zubir mahmud terkait data Laporan Pertanggung jawaban Dana Covid 19 dan Pendukung nya lengkap.ungkap saiful.

Iklan

Dalam Prihal ini tidak ada mendapatkan respon negatif atau tidak mendapat respon.
Saiful menguraikan, permohonan masih menunggu sesuai tenggat waktu yang dibatasi UU KIP yaitu 10 hari kerja.

Menariknya, LSM GMBI Distrik Aceh Timur memetakan hasil uji informasi publik.Saiful Anwar menyatakan jika permintaan informasi dan data mudah didapat yang tidak terkait dengan non anggaran dan keuangan.

“Jika terkait keuangan dan anggaran, respon dari lembaga publik cenderung negatif,” paparnya. Sehingga implementasi UU KIP hanya berhasil untuk mendapatkan data non keuangan dan anggaran.

Bersamaan dengan rencana  LSM GMBI di beberapa daerah Kabupaten Dan Kota mencoba kesiapan Aksi Damai Didepan Kantor  Rumah Sakit Umum Zubir mahmud lembaga  publik untuk menjalankan perintah UU KIP. Kesemuanya secara serentak mengajukan permohonan informasi dan data pada lembaga publik di daerah setempat.

Uji informasi publik serentak ini menurut Saiful, lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. Pasalnya, perilaku birokrasi cenderung tertutup.

Perilaku ini, menurut saiful, akan menyuburkan praktik korupsi. Serta berdampak langsung pada buruknya kualitas serta menambah beban biaya yang ditanggung masyarakat. “Pada lembaga publik yang memberikan pelayanan dasar, hal itu akan berujung pada sulitnya rakyat miskin mendapat layanan memuaskan,” tukas Saiful.(zdn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here