Batam, BeritaTerbaru.Wiki. Ketua DPRD kota Batam Nuryanto (8/11/2015) mengatakan “Terkait adanya permasalahan di PT Cladtek ,beliau menyarankan agar membuat laporan ke kantor DPRD kota Batam secara tertulis,laporannya di tujukan “ke ketua DPRD kota Batam “agar kita undang instansi maupun pihak-pihak yang terkait.

Dengan adanya temuan Disnaker kota Batam pekerja TKA illegal di PT Cladtek “Harus ada tindakan tegas dan sanksi kalau terbukti pekerja asing tanpa memiliki dokumen untuk bekerja di Indonesia.

Kenapa harus di lepas oleh pejabat Disnaker kota Batam dan tidak di serahkan/kordinasikan dengan imigrasi hal ini perlu kita minta klarifikasi dulu dengan yang bersangkutan,tuturnya.

Hal yang sama juga di jelaskan Anggota komisi I DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husen (8/11/2015) angkat bicara dan mengatakan “Sejak dari dulu PT Cladtek itu membandel ,sudah beberapa kali kita panggil tetap mereka tidak mau hadir.

Namun wakil rakyat ini tidak mau tinggal diam menyikapi berbagai permasalahan yang sedang ada di perusahaan PT Cladtek.
Baik penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta perizinan operasional yang di duga adanya pelanggaran.

Wakil rakyat (DPRD kota Batam dan Propinsi Kepri ) mengkritik atas lemahnya kinerja para pejabat di Keimigrasian kelas IA Batam serta kepengawasan tenaga kerja asing di kantor Disnaker kota Batam.

Permasalahan di PT Cladtek sudah sangat banyak mulai dari izin penampungan limbahnya yang di duga tidak jelas izinnya dari pemerintah kota Batam.Kita sangat mendukung adanya pemeriksaan terkait dokumen perizinan PT Cladtek hingga saat ini bisa beroperasi.

Terkait permasalahan pekerja TKA yang di pekerjakan di PT Cladtek hingga 10 tahun tidak mendapatkan jaminan sosial silahkan di laporkan ke kantor DPRD kota Batam agar kita lakukan pemanggilan.

Sementara menyangkut adanya temuan Disnaker kota Batam tenaga kerja asing yang bekerja di PT Cladtek secara illegal tugasnya bukan hanya mengusir.
Terbongkarrnya TKA Liar di perusahaan tersebut, selaharusnya melaporkan hal tersebut kepada pejabat keimigrasian maupun kepihak kepolisian agar diproses secara hukum.

Kalau hanya sekedar mengusir bahasanya hal ini patut di pertanyakan,ada apa kepentingan pejabat disnaker di balik semua ini.

Iklan

apakah selama ini tidak ada mitra kerja maupun kerjasama antara kedua instansi Disnaker kota Batam dengan pihak pejabat keimigrasi kelas IA Batam untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal.

Kalau memang benar selama ini antara pejabat keimigrasian dan Disnaker kota Batam tidak ada mitra maupun kerjasama melakukan pengawasan orang asing keluar masuk kota Batam apalagi bekerja secara illegal berapa banyak Negara di rugikan setiap tahunnya, paparnya secara tegas.

Sementarra itu, Anggota komisi I DPRD Propinsi Kepulauan Riau Ruslan Kasbulatov (8/11/2015) menjelaskan “ Sudah sejak dari dulu saya dengar adanya permasalahan di PT Cladtek ,yang memang di duga terjadi pelanggaran perizinan dan teknis dalam operasional PT Cladtek ,ujarnya.

Gustian Riau kepala BPM kota Batam sampai saat ini belum bisa di temui media ini ,prihal untuk konfirmasi mencari tahu kebenaran perizinan maupun dokumen yang di miliki perusahaan PT Cladtek.

Apakah dugaan yang di tuduhkan selama ini PT Cladtek melakukan pelanggaran ?perizinan dan teknis dalam operasionalnya ?

Warodat kuasa hukum PT Cladtek saat di konfirmasi (8/11/2015) melalu pesan sms selulernya ke media ini “Kami sudah konfirmasi ke Disnaker kota Batam tentang undangan pertama yang tidak bisa perusahaan hadiri karena baru di terima pada hari yang sama dengan jadwal pertemuan ,Selanjutnya Disnaker akan mengatur waktu lain untuk undangan selanjutnya.

Boleh tahu kenapa Bapak perhatian sekali dengan kesalahpahaman ini ?Kami heran pak kenapa Bapak begitu perhatian dengan issue yang telah kami klarifikasi,sampai menanyakan hari ini kami hadir atau tidak pada agenda yang justru kami tidak pernah tahu.

Apakah Bapak hari ini dapat undangan dari Disnaker,pesan sms singkatnya, tanpa menyadari bahwa dirinya sebagai pengacara telah membelah yang salah.

Patut di curigai, seberapa besar oknum pengacara ini di bayar hingga nekat membela yang salah, hingga berani menyatakan pelanggaran hukum sebagai kesalapahaman ?. (Red/AMJOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here