Papua, Zonadinamik.com. Konferensi Tingkat Tinggi KTT Organisasi Kerja Sama Islam OKI sudah berlangsung pada 6-7 Maret di Jakarta, dengan thema “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungan bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Bahkan, melalui pertemuan bilateral bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Indonesia menyatakan sudah membuka dan akan meresmikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah bulan Maret ini. Komitmen Pemerintah Indonesia mendukung Palestina adalah perwujudan UUD 1945, bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.
Disaat yang sama, Pemerintah Indonesia menyembunyikan dirinya dari konflik politik West Papua, sebuah teritori yang direbut paksa tahun 1962, dicaplok secara illegal pada tahun 1969, dan kini masih terus dikuasai dan dijajah dengan praktek kolonialisme yang militeristik dan menyebabkan krisis kemanusiaan akut, perusakan lingkungan, penggerukan Sumber Daya Alam besar-besaran, serta migrasi penduduk Indonesia ke West Papua secara besar-besaran.
Sejak 1961, bangsa Papua telah berikrar untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan Negara. Sejak saat itu, rakyat West Papua telah berjuang dengan penuh pengorbanan mencari kemerdekaan dan kedaulatannya selama hampir setengah abat tanpa solusi damai antara West Papua dan Indonesia.
Bila pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, pertanyaanya bagaimana dengan West Papua yang telah kehilangan hak kemerdekaan dan kedaulatannya?
Kami sebagai organisasi yang berasosiasi dalam payung perjuangan bangsa Papua Barat yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang juga anggota observer di organisasi sub-regional MSG (Melanesian Spearhead Group) memandang bahwa sesunguhnya semangat membebaskan Palestina dari pendudukan Israel harus juga disertai dengan semangat mendekolonisasi West Papua.
Bagaimana bisa Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sementara bangsa Papua masih menjadi wilayah jajahan Indonesia? Bagaimana bisa Indonesia terlibat aktif dalam penyelesaian damai Palestina di PBB, sembari menolak segala bentuk penyelesaian status politik West Papua secara damai?
Bila Indonesia ikut mendorong kemerdekaan Palestina di OKI, seharusnya juga Indonesia sebagai Anggota Asosiasi MSG mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua sesuai hasil komunike MSG pada than 2013 lalu. Bila Indonesia ikut mendorong OKI dalam berbagai Tim Pencari Fakta di Palestina, mengapa Indonesia sebagai “mitra dialog” Pacific Islands Forum (PIF) tidak mau membuka akses bagi Tim Pencari Fakta dari Negara-negara Pasifik Selatan ke West Papua sesuai hasil kesepakatan tahunannya di Port Moresby, September 2015? Dan lagi, mengapa Pemerintah Indonesia terus menolak desakan ketua MSG, Menasseh Sogavare untuk berdialog dengan ULMWP.
Oleh sebab itu, atas nama rakyat West Papua, kami menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh anggota Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) bahwa:
1. Kami mendukung upaya penyelesaian damai OKI terhadap konflik politik yang berkepanjangan di Palestina dan Israel.
2. Kami berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk ikut mencari penyelesaian damai bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua.
3. Kami juga sangat mengharapkan anggota Negara-negara OKI untuk ikut mendorong Indonesia menghentikan pendudukan illegalnya di West Papua, dan bersama-sama ULMWP menyelesaikan status politik West Papua secara damai.
Port Numbay, 7 Maret 2016
Benny Wenda
Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua.(ULMWP)
Contact:
Benny Wenda Phone: +44 7411 053 953
Tinggalkan Balasan